Category Archives: Pertanyaan dan Jawaban

Penjelasan Tentang Aplikasi SiLABI

Penanya : Hadi Subeno Pertanyaan : Setelah mencoba menggunakan Aplikasi SiLABI untuk penyusunan Pembukuan dan LPJ Bendahara, khususnya Bendahara yang memiliki BPP, terdapat beberapa kendala sebagai berikut : Setelah melakukan transfer ADK

Pencatatan Nomor SP2D Di Aplikasi SPM Secara Manual

Penanya : Rendy Fajar Pertanyaan : Pertanyaan saya terkait pencataan nomor sp2d di aplikasi spm secara manual. untuk mencatat nomor sp2d pada aplikasi spm kita diwajibkan mengisi kode bank pos. sedangkan kode

Kwitansi UP belum di SP2D-kan/ Belum di GU-kan

Penanya : Hafid Junaidi Pertanyaan : Berhubungan dengan aplikasi silabi, kami telah mencoba menggunakannya. Sebelum melakukan update sampai versi E seperti yang dipublikasikan sahabat-komputindo.com, hasil BAR dan LPJ bermasalah pada bulan ke-dua

Permasalahan Aplikasi SPM

Penanya : Hendra Pertanyaan : Pada aplikasi SPM 2014, pada saat mengimput keterangan pembayaran LS Pihak Ketiga, data supplier Pihak ketiga tidak dapat muncul, padahal kami sudah input data supplier pada aplikasi

Membuat DRPP Pada Aplikasi SILABI

Penanya : Irwan Azis Pertanyaan : Pagi Mas/ Mbak, aku mau nanya masalah aplikasi pelaporan keuangan (SILABI), kalo mau buat daftar rincian permintaan pembayaran (DRPP) di aplikasi pelaporan keuangan yang baru (SILABI),

Aplikasi SILABI Kami Bermasalah

Penanya : Gemuruhpandapotan Pertanyaan : Saya Bendahara Pengeluaran kejari Dumai, saya sudah instal update aplikasi silabi dari KPPN Dumai, masalahnya setelah saya ruh kuitansi, ternyata kuitansi yang telah saya buat tidak bisa

Cara Membatalkan Load Master SPM

Penanya : Priadi Pertanyaan : Bagaimana cara membatalkan load master ? data spm bln mei telah di loadmaster pada saat melakukan rekon sak. Kami mau menginput aplikasi silabi, pada saat melakukan perekaman

No SPM UP/TUP Tidak Boleh Kosong

Penanya : Asrul Zulmi Pertanyaan : Admin bisa kasih penjelasan gak mengenai proses rekam spm GU,ketika hendak disimpan muncul pesan no spm up/tup tidak boleh kosong. Bagaimana solusinya? « Sebelumnya Pelaporan BMN Pada

Pelaporan BMN Pada Satker Berubah Kode Wilayah

Penanya : Ira Pertanyaan : KPPN Batam dan Tanjung Pinang hingga 31 Desember 2013 dibawahi Kanwil DJPB Riau (04), sedangkan per Januari 2014 berada di bawah Kanwil DJPB Kepulauan Riau (31). Bagaimana

Perjadin Yang Sudah Lama Baru Dipertanggungjawabkan

Penanya : Tansah Pertanyaan : Mohon penjelasan, perjadin yg sudah lama dilaksanakan (bln Januari ) baru dipertanggungjawabkan sekarang (bln Juni) apakah melanggar peraturan PMK 190 / PMK 113 baik yg dibiayai lebih