Profil Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) memegang peranan yang sangat strategis sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan akuntansi keuangan negara yang merupakan bagian kunci dari upaya peningkatan akuntabilitas keuangan.

 

Peran strategis tersebut diimplementasikan melalui rangkaian kegiatan Dit. APK yang dalam skala makro menghasilkan kinerja seperti:

  1. penyusunan Rancangan Undang-Undang P2 APBN;
  2. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP );
  3. pelaksanaan pembahasan pemeriksaan dan penyusunan tanggapan pemerintah terhadap LHP BPK atas LKPP;
  4. penyusunan analisa laporan keuangan pemerintah;
  5. pemeliharaan dan pengembangan bagan akun standar dan posting rules;
  6. penyempurnaan sistem dan prosedur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP);
  7. pelaksanaan inventarisasi data dan pemeliharaan statistik keuangan pemerintah;
  8. penyusunan pedoman akuntansi Pemda;
  9. pengkajian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ;
  10. pelaksanaan Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Helpdesk APK), dan
  11. pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang transparan dan akuntabel sesuai dengan SAP dan SAPP sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan

Tugas dan Fungsi.

 

Tugas dan fungsi Dit. APK secara harian dilaksanakan oleh 6 unit eselon III yaitu Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan, Subdirektorat Sistem Akuntansi, Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi, Subdirektorat Akuntansi Kas Umum Negara, Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan.

 

1.      Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAPP)

Unit eselon III Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

 

2.      Subdirektorat Sistem Akuntansi (SA)

Unit eselon III Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, dan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah.

 

3.      Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi  (BAI)

Unit eselon III Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/lembaga yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

 

4.      Subdirektorat Akuntansi Kas Umum Negara (AKUN)

Unit eselon III Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dan koordinasi akuntansi atas kegiatan anggaran dan kas umum negara.

 

5.      Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (KPKPP)

Unit eselon III Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara secara berkala, melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

 

6.      Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan (SALK)

Unit eselon III Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan statistik keuangan pemerintah dan melaksanakan analisis laporan keuanagan pemerintah.

 

Berdasarkan tugas setiap subdirektorat pada Direkorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, rencana kerja Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan semester I dan II dirinci per eselon III dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Namun demikian, dalam pelaksanaan rencana kerja, setiap eselon III Sekretariat Ditjen Perbedaharaan memiliki keterkaitan dan melakukan konsolidasi antar-bagian sehingga dapat menjaga harmonisasi kebijakan atau output lainnya.

 

Sasaran Strategis

 

Dit. APK memiliki sasaran strategis yang dirumuskan dalam kontrak kinerja eselon II Ditjen Perbendaharaan sehingga output ditargetkan dan dapat dimonitor capaiannya dalam Indikator Kinerja Utama. Sasaran strategis tersebut merupakan cascading dari Kemenkeu-One yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan di tingkat Kementerian Keuangan. Hal tersebut tergambarkan secara sistematis dalam peta strategi sebagai berikut:

Peta Strategi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

OUTPUT UTAMA KAMI

  • Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
  • Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  • Kajian dalam rangka pengembangan SAP dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat


LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)

LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah

Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara

Point of departure dalam penegakan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (good public governance)