Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pengadaan

Penanya : Ria Jkt

Pertanyaan :

Yth. Helpdesk Perbendaharaan, Mohon diberikan penjelasan tentang rangkap jabatan Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Surat Keputusan Menteri tentang pemberhentian sebagai Bendahara Penerimaan per tanggal 11 Maret 2013 sedangkan Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran tentang pengangkatan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di bawah 200 juta per tanggal 2 Januari 2013. Apakah rangkap jabatan tersebut periode 2 Januari – 11 Maret 2013 dimungkinkan?Jika tidak boleh, mohon diberikan dasar hukum dan penjelasannya.

Jawaban :

Rangkap jabatan dilarang bilamana ada indikasi terjadi pertentangan kepentingan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012, ULP/Pejabat Pengadaan tidak dapat merangkap jabatan sebagai (a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (b) pengelola keuangan, dan (c) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam hal ini Bendahara Penerimaan adalah pengelola keuangan, sehingga rangkap jabatan Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak diperkenankan.

Leave a Reply